Gita Jaya 10 : Langkah konsolidasi yang masih diperlukan

Dengan tetap mempertahankan peranan dan falsafah pembaharuan dari administrasi Pemerintah DKI Jakarta dasar-dasar kebijaksanaan yang telah saya letakkan itu dapat dikembangkan lebih lanjut.

Secara struktur konsolidasi perangkat Pemerintah Daerah dapat diteruskan dengan mengkaji dan menilai kembali untuk menyempurnakan sistim dekonsentrasi pemerintah, wilayah. Batas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi, hubungan kerjanya dan lain-lain perlu diamati terus menerus berkenaan dengan tumbuhnya organisasi. Demikian juga dengan - aparat pelaksana tekhnis berupa Dinas-dinas. Koordinasi Jawatan Vertikal yang sampai masa jabatan saya berhasil dikembangkan baik dengan memelihara pengertian dasar yang telah ada, maupun pelembagaan kerjasamaoperasionli secara lebih mantap.

Organisasi dapat dipandang sebagai organisme yang hidup, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ini terus menerus harus diamati agar tetap mengikuti pola pertumbuhan ke arah pemerintahan, dan pembangunan di Jakarta. Saya pikir, juga sudah saatnya dikaji kembali untuk disempurnakan hasil guna penertiban organisasi masyarakat berupa Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan lembaga-lembaga yang telah dibentuknya agar benar-benar dapat menjadi lembaga partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan. Tidak hanya meliputi peninjauan dan penyempurnaan struktur dan tata kerja organisasi masyarakat untuk membantu aparat pemerintah terbawah, tetapi juga tanggung jawab apa yang dapat dilimpahkan sehingga organisasi RT dan RW merupakan bahagian yang aktif dari sistim politik Pemerintahan DKI Jakarta. Perangkat di tingkat kelurahan perlu dikaji untuk disempurnakan daya guna pelayanan mereka. Dalam pada itu perlu dikembangkan dan dirangsang secara lebih luas organisasi-organisasi masyarakat lain yang menunjang pelembagaan partisipasi. Organisasi profesi, pengusaha, pemuda, wanita, pekerja sosial dan apa saja yang memperluas medan partisipasi. Pola pengkajian ini hendaknya secara implisit merupakan suatu sistim dalam pemerintahan daerah sedemikian rupa, sehingga dapat berjalan secara terus menerus dan berlanjut. Dengan demikian kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pembaharuan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Induk yang dikembangkan untuk Jakarta perlu dikaji untuk disempurnakan. Khususnya mengingat, telah ditetapkannya konsep perencanaan wilayah bagi kawasan Metropolitan Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi (JABOTABEK). Penetapan ini akan berpengaruh terhadap pola perkembangan Jakarta di masa mendatang. Peninjauan terhadap Rencana Induk harus dikaitkan dengan penyusunan rencana yang lebih mantap daripada pengembangan Jabotabek sendiri. Rencana Induk Jakarta harus merupakan bahagian terpadu dari rencana pengembangan kawasan metropolitan Jabotabek.

Peranan perencanaan terpadu perlu dikembangkan lagi dengan meningkatkan ke arah "impact planning". Yaitu pola perencanaan yang tidak hanya menetapkan sasaran dan cara pencapaiannya serta sumber-sumber yang dibutuhkan untuk itu, tetapi juga mengamati pengaruh daripada pelaksanaan sesuatu rencana baik terhadap masalah-masalah yang langsung berkaitan dengan sasaran maupun terhadap sistim permasalahan secara keseluruhan.(4) Dengan demikian jaminan untuk dapat menyusun rencana dan merumuskan kebijaksanaan yang sesuai dengan kepentingan keseluruhan sistim permasalahan dan menjangkau sasaran jangka panjang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kini sudah tiba saatnya untuk menangani masalah-masalah yang lebih fundamentil dan melibatkan perhitungan jangka panjang. Masalah penanggulangan banjir, permukiman lingkungan hidup, lalu lintas kota, angkutan umum dan lain-lain. Penanganan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam tidak hanya kurang membawa arti dalam pemecahan masalah, tetapi dalam jangka panjang dapat merupakan pemborosan yang merugikan. Masalah-masalah ini secara sistimatis perlu ditangani bersama-sama Pemerintah Pusat. Karena saya tahu bahwa soal-soal besar yang saya sebutkan di atas tidak mungkin bila hanya ditangani oleh Pemerintah Daerah saja. Pemecahan soal besar itu umumnya meliputi jumlah anggaran yang besar sekali dan mempunyai kaitan dengan sistim nasional lainnya. Karena itu mempunyai bobot politik yang besar juga.

Dibidang kesejahteraan masyarakat masalah pendidikan dan kesehatan masih akan tetap merupakan soal-soal yang membutuhkan prioritas yang tinggi. Bagi Jakarta batas-batas kewenangan otonomi dalam pelayanan di bidang pendidikan menjadi sangat sulit untuk dipegang secara harafiah. Karenanya tidak dapat dihindari keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menangani banyak aspek dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan; baik dasar, menengah maupun tinggi. Hambatan-hambatan psikologis yang disebabkan karena sempitnya pandangan dalam kewenangan harus diatasi dengan sebaik-baiknya. Saya pikir masalah ini dapat diatasi dengan pengembangan pengertian dan kerjasama dengan Menteri yang bersangkutan atau Kantor Wilayah di Jakarta. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu jelas bahwa kondisi pelayanan pendidikan masih sangat menuntut perhatian utama dari Pemerintah Daerah. Untuk waktu yang relatif lama prioritas ini akan tetap menempati urutan tertinggi, bila kita menghendaki peranan Jakarta sebagai kota pembaharuan benar-benar dapat diwujudkan.

Pelayanan kesehatan, masih harus diteruskan dengan mengembangkan usaha perluasan pelayanan, mendekatkan pelayanan dengan masyarakat luas dan mengembangkan sistim pelayanan referal secara terpadu dan efektif. Di samping itu, langkah preventif dengan mengkaitkan program kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan dan perbaikan kampung perlu ditingkatkan. Karena pada akhir tahun Pelita Dua paket program perbaikan kampung ini sudah akan dapat diselesaikan semuanya, perlu dipikirkan modus lanjutan dari program perbaikan kwalitas lingkungan dan sanitasi serta pemukiman penduduk itu. Penyediaan kebutuhan paling besar dari penduduk dalam rangka kesehatan masyarakat ini hendaknya masih merupakan prioritas yang tinggi. Memperluas jaringan dan pencapaian air bersih, Mandi Cuci dan Kakus (MCK), saluran air limbah, pembuangan sampah, jalan orang, jaringan listrik bagi kepentingan bahagian terbesar penduduk yang berpendapatan rendah perlu memperoleh perhatian utama.

Akhirnya untuk menjamin kehidupan Jakarta yang warganya iklim perekonomian kota perlu tetap dijamin agar menunjang gairah usaha.

Kota ini mempunyai corak sistim perekonomian yang komplek. Dari gerak sektor modern yang pesat, frekwensi pertumbuhan yang tinggi dan padat modal dan terbatas kemampuan penyerapan tenaga kerjanya sampai sektor yang sangat tradisionil, padat karya sehingga melibatkan banyak sekali tenaga kerja tetapi lamban sekali dinamikanya. Eksistensi dan bekerjanya sistim ekonomi demikian itu perlu disadari benar-benar guna merumuskan kebijaksanaan perekonomian kota yang tepat. Jakarta mempunyai potensi besar untuk berkembang menjadi kota modern sejajar dengan kota besar lainnya di dunia. Mewujudkan potensi ini dalam bentuk derap pembangunan merupakan tugas dan tantangan utama bagi setiap Gubernurnya.

(4) Kenneth E.F. Watt et.al. The Unsteady State; Growth, Culture and Environmental Problems EWe. Honolulu, Hawaii, 1975 hal. 3-7.

sumber:
Ali Sadikin. "Konsolidasi Pembangunan Untuk Jakarta, Suatu Saran" dalam Gita jaya : catatan gubernur kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1966-1977. Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977.)